Kelompok 5 :
1.
Fitria
Nidatul Jannah
2.
Habib
Wakidatul Ihtiar
3.
Maya
Sulvia
4.
Umi
Afifah
5.
M.Fadlan
Anam
PEMBAHASAN
HAK
ASASI MANUSIA DI AUSTRALIA
A.
Sejarah
dan Perkembangan Hak Asasi Manusia di Australia
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri
setiap manusia sejak ia dilahirkan, bahkan sejak masih didalam kandungan, dan
setiap orang harus menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi keberadaanya. Oleh
karena itu, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia itu ada beberapa jenis yang
melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai liang lahat.
Ia merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa,
memberi manusia kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk (akal budi). Akal
budi itu membimbing manusia menjalankan kehidupannya.
Hak-hak yang melekat pada manusia dimaksud diberikan
langsung oleh tuhan yang maha pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh
karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia
dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang
melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain,
maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatanya. Oleh pada hakikatnya harus
terdiriatas dua hak dasar yang paling fundamental yaitu hak persamaan dan hak
kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah maka lahir HAM yang lainya.
Eksistensi hak asasi manusia sangat diperhatikan
diberbagai negara, tidak keyinggalan juga di dunia Internasional. Tentu secara
mendasar hak asasi manusia disemua negara (dunia internasional) memiliki point
kesamaan, dalam tataran universal, pemahaman hak asasi manusia secara
kseluruhan tidak jauh berbeda.
Hak asasi manusia adalah sesuatu yang paling
fundamental dalam kehidupan manusia. Ketika Deklarasi Universal Hak Asasi
Mnausia diumumkan, dunia Internasional baru saja menyelesaikan peperangan yang
sangat tragik. Apa yang menjadi inti dari deklarasi itu sangat jelas. Bahwa
manusia dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Setiap
manusia sama-sama dikaruniai akal dan budi. Oleh karena itu hendaknya antar
sesama manusia hidup dalam persaudaraan.
Bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang berasal
dari Tuhan yang diberikan kepada manusia sejak ia dilahirkan, bahkan sejak
berada di dalam kandungan, yang harus dihormati dan dijunjung tinggi
keberadaanya. Namun secara koridor regional/ satu negara, hak asasi manusia
tentu memiliki kesamaan dan perbedaan tertentu, begitu juga dengan hak asasi
manusia yang ada dinegara australia.
Hak asasi manusia di Australia telah mengalami
perkembangan yang signifikan. Dimulai dengan sejarah masuknya hak asasi manusia
di Australia. The Australian Human Rights Commission (sebelumnya dikenal sebagai
Komisi Hak Asasi Manusia dan Equal Opportunity) didirikan pada tanggal 10
Desember 1986 (Hari Hak Asasi Manusia Internasional) sebagai pengawas hak asasi
manusia nasional Australia. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan
terhadap belakunya Hak Asasi Mnusia di Australia. Hal ini sangat diperlukan
untuk menjamin berlakunya peraturan dan ketatapan mengenai hak asasi manusia,
sehingga hak-hak tersebut akan terus dihormati dan dhargai serta dijunjung
tinggi keberadaanya di negara ini (Australia).
The Australian Human Rights Commission (AHRC) (sebelumnya
dikenal sebagai Komisi Hak Asasi Manusia dan Equal Opportunity) adalah badan
hukum independen nasional pemerintah Australia .
Ini memiliki tanggung jawab untuk meneliti dugaan
pelanggaran di bawah undang-undang anti-diskriminasi Australia.
Hal-hal yang dapat diselidiki oleh Komisi mencakup
"diskriminasi atas dasar usia , ras , warna atau etnis asal, fitnah ras , jenis kelamin , pelecehan seksual , orientasi seksual , identitas gender , Status interseks , status
perkawinan atau hubungan , aktual atau potensial kehamilan , menyusui atau cacat".
Australia merupakan salah satu negara
yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak sasi
manusia.
Perkembangan Hak
Asasi Manusia dinegara-negara Internasional sangat beragam. Masing-masing
negara mempunyai perjalanan HAM yang berbeda. Ada yang mengalami perkembangan
secara pesat dan signifikan, namun ada juga yang mengalami perkembangan secara
umum. Perkembangan HAM juga terjadi di negara Australia. Australia dalam
perihal kehidupan bernegaranya sangat mengapresiasi akan adanya Hak Asasi
Manusia, terbukti dengan dibentuknya lembaga-lembaga pemerintah yang bergerak
dan berkecimpung dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM).
Hak asasi manusia di
Australia sebagian besar telah dikembangkan di bawah demokrasi Parlemen Australia , dan dijaga oleh lembaga seperti Komisi HAM Australia dan peradilan yang independen dan Pengadilan Tinggi yang menerapkan Common Law , yang Konstitusi Australia
dan berbagai hukum Australia dan
perusahaan negara dan wilayah . hak suara Universal dan
hak untuk kebebasan berbicara , kebebasan berserikat ,
kebebasan beragama dan
kebebasan dari diskriminasi dilindungi di Australia. Sebagai anggota pendiri PBB , Australia membantu dalam penyusunan
Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia dan menandatangani berbagai perjanjian
internasional lainnya tentang masalah Hak Asasi Manusia .
Australia kontemporer adalah demokrasi liberal dan
pewaris pasca-besar Perang Dunia II multikultural program imigrasi
di mana bentuk diskriminasi rasial telah dilarang. Sebagai mantan British Colony , pendekatan
historis Australia untuk Hak Asasi Manusia telah tunduk pada warisan yang lalu Colonial - sehingga
pengertian hak dan proses yang ditetapkan oleh Magna Carta dan Bill of Rights 1689 dibawa ke Australia oleh kolonis Inggris. Pada tahun 1850-an, Australia telah menjadi laboratorium
demokrasi Barat: koloni Australia termasuk di antara entitas pertama politik di
dunia untuk memberikan laki-laki (1850-an) dan hak pilih bagi perempuan (1890) dan pensiun usia tua dan upah minimum didirikan sekitar
pergantian abad. Hukuman mati di Australia telah secara resmi dihapuskan.Situasi dalam hal hak-hak LGBT juga terus membaik di Australia.
Pemahaman
mengenai HAM adalah pencerminan dari pemahaman mengenai apa atau siapakah
manusia itu. Pemahaman mendasar tenang apa atau siapa yang berbeda-beda, dengan
sendirinya akan melahirkan konsep HAM yang berbeda-beda pula. Perbedaan ini
tidak sekedar dikarenakan oleh perbedaan teologis atau filosofis, tetapi juga
dilahirkan oleh keyakinan ideologis serta kondisi historis yang beraneka ragam.
Pemahaman
HAM dinegara-negara bercorak barat yang amat individualis, sedikit banyak juga
ditentukan oleh kondisi historis tertentu yang melahirkanya. Antara lain,
perjuangan kaum borjuasi dan kelas menengah yang memperjuangkan hak-hak
individual mereka melawan penindasan kolektif kaum feodal dan hierarki gereja.
Sebaliknya, pemahaman hyam dinegara-negara sosialis/ komunis yang amat
kolektifitis sedikit banyak juga ditentukan oleh akses-akses kapitalisme yang
individualistis yang elah membuat rakyat jelata menjadi marginal dan tertindas.
Penindasan kolektif kaum kapitalis dan borjuis dihadapi dengan memperjuangkan hak-hak kolektif kaum
pekerja dan rakyat jelata.
Oleh
sebab itu kita memang mempunyai hak yang penuh untuk menampik HAM yang
sebenarnya dilahirkan oleh suatu konteks historis tertentu, tetapi ingin ditahbiskan
dan dipaksakan sebagai suatu konsep universal.
Komitmen Australia untuk hak asasi manusia abadi: kita
penandatangan asli untuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia enam puluh tahun
yang lalu. Kami telah menjadi pendukung utama
implementasi yang konsisten dan komprehensif. Perlindungan dan
promosi hak asasi manusia dirumuskan dalam Deklarasi sangat penting untuk upaya
global untuk mencapai perdamaian abadi dan keamanan, dan kebebasan dan martabat
untuk semua. Komitmen Australia untuk maksud dan
tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mencerminkan nilai-nilai
nasional kita dan merupakan prinsip yang mendasari keterlibatan Australia
dengan masyarakat internasional.
Australia
adalah pendukung berprinsip hak asasi manusia untuk semua:
- pihak
semua perjanjian hak asasi manusia tengara dan berkomitmen untuk
mempromosikan kepatuhan yang universal dan implementasi
- memberikan
inisiatif praktis untuk mempromosikan hak asasi manusia, termasuk melalui
dedicated Dana Hak Asasi Manusia untuk kegiatan bilateral dan regional
- terlibat
secara konstruktif dalam dialog hak asasi manusia dan pertukaran dengan
masing-masing negara, khususnya di wilayah Australia.
Peranan Australia dalam melakukan dukungan terhadap
hak asasi manusia, prinsip-prinsip, tujuan-tujuan, serta nilai-nilai yang
terkandung didalam hak asasi manusia itu sendiri sangatlah besar. Banyak hal
yang dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut. Ini terbukti dari sikap aktif
Australia dalam segala tindakan yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Baik
secara regional Australia sendiri maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu di
dunia Internasional.
Australia
adalah mitra aktif terhadap upaya PBB untuk memajukan dan melindungi hak asasi
manusia:
- menyambut
kemerdekaan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dan bekerja
penetapan standar untuk mempromosikan hak asasi manusia dan alamat krisis
- mendanai
kegiatan hak asasi manusia dari OHCHR, UNICEF dan badan PBB lainnya
- terlibat
secara konstruktif dengan mekanisme hak asasi manusia, termasuk dengan
mengeluarkan undangan berdiri para ahli hak asasi manusia PBB untuk
mengunjungi Australia.
Australia
adalah memberdayakan perempuan untuk mencapai kesetaraan substantif:
- memajukan
hak-hak perempuan melalui komitmen untuk menyetujui protokol opsional
untuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- mempromosikan
partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian melalui penerapan
Resolusi 1325 Dewan Keamanan 'Perempuan, Perdamaian dan Keamanan'
- mendanai
$ 21.000.000 Asia Regional Trafficking in Persons Proyek untuk melindungi
orang yang rentan, wanita dan anak-anak dari eksploitasi.
Australia memberikan kontribusi kuat
untuk memajukan peluang penyandang disabilitas:
- meningkatkan
peluang penyandang cacat di wilayah kami dan secara global melalui
Strategi baru untuk program bantuan cacat-inclusive
- menyambut
dan mempromosikan Konvensi Hak Penyandang Cacat dan hak orang-orang yang
hidup dengan kecacatan
- mendukung
Konvensi dengan menawarkan Australia berkualifikasi tinggi seperti
Profesor Ron McCallum AO, baru-baru ini terpilih sebagai ahli independen
untuk komite tersebut.
B.
Hak
Suara di Australia
Yang
menarik tentang masalah Hak Asasi Manusia di Australia adalah adanya pembagaian
ketentuan mengenai Hak Suara. Hak suara bagi masyarakat/ warga Australia antara
laki-laki dan perempuan dan penduduk pribumi memiliki ketentuan-ketentuan
tertentu.
Puluhan
tahun sebelum sebagian besar lainnya negara Barat
Australia mencapai hak suara. koloni Australia Inggris
diberikan hak pilih laki-laki dari tahun 1850-an dan pada tahun 1895 para wanita
Australia Selatan
mencapai hak untuk kedua suara dan berdiri untuk Parlemen, memungkinkan Catherine Helen Spence untuk menjadi yang pertama untuk berdiri sebagai kandidat
politik pada tahun 1897.
Koloni
Australia federasi sebagai Commonwealth of Australia pada tahun 1901 dan UU Waralaba 1902, diberikan hak
untuk memilih laki-laki dan perempuan. Namun, UU juga dibatasi suara untuk 'pribumi 'kecuali mereka
sudah terdaftar. Pembatasan ini yang tidak merata
diterapkan dan santai setelah Perang Dunia II, dengan hak penuh dipulihkan oleh
Undang-Undang Pemilihan Commonwealth of 1962. Senator Neville Bonner menjadi yang
pertama Aborigin Australia untuk
duduk di Parlemen Federal pada tahun
1971. Julia Gillard menjadi yang
pertama perempuan Perdana Menteri Australia pada tahun 2010.
Meskipun berbagai parlemen Australia telah terus berkembang,
fondasi utama bagi pemerintahan parlementer terpilih telah mempertahankan
kontinuitas sejarah di Australia dari tahun 1850-an abad ke-21.
Pemilihan parlemen pertama di Australia dilakukan untuk Dewan Legislatif New South Wales pada tahun 1843, lagi dengan hak suara (untuk laki-laki saja)
terkait dengan kepemilikan properti atau kemampuan keuangan. Hak Pemilih yang diperpanjang di New South Wales pada tahun
1850 dan pemilihan dewan legislatif diadakan di koloni Victoria, Australia
Selatan dan Tasmania. Pada pertengahan abad 19, ada keinginan yang kuat untuk
pemerintahan perwakilan dan bertanggung jawab di koloni-koloni Australia,
diberi makan oleh semangat demokratis dan adanya ide-ide dari gerakan
reformasi.
Perempuan yang termasuk kedalam koloni Australia Selatan
diberikan suara dalam pemilu lokal (tapi pemilihan parlemen tidak) pada tahun
1861. Henrietta Dugdale
membentuk masyarakat hak pilih perempuan pertama Australia di Melbourne , Victoria pada tahun
1884. Perempuan menjadi layak untuk memilih Parlemen Australia Selatan pada tahun 1894 dan pada tahun 1897, Catherine Helen Spence menjadi kandidat politik perempuan pertama untuk jabatan
politik, tidak berhasil berdiri untuk pemilihan sebagai delegasi untuk Konvensi
Federal Federasi Australia. Australia Barat memberikan
hak suara untuk perempuan pada tahun 1899.
Pemilihan pertama untuk Parlemen yang baru dibentuk Commonwealth of Australia pada tahun 1901 didasarkan pada ketentuan pemilihan dari
enam koloni yang sudah ada, sehingga wanita yang memiliki suara dan hak untuk
berdiri untuk Parlemen di tingkat negara memiliki hak yang sama untuk pemilihan
Federal Australia 1901. Pada tahun 1902,
Parlemen Persemakmuran melewati Franchise Act Commonwealth, yang memungkinkan
semua perempuan untuk memilih dan mencalonkan diri untuk Parlemen Federal.
Empat perempuan berdiri untuk pemilu tahun 1903.
Undang-undang itu, bagaimanapun, secara khusus mengecualikan
'pribumi' dari Commonwealth franchise kecuali sudah terdaftar dalam suatu negara.
Pada tahun 1949, Hak untuk memilih dalam pemilu federal
diperluas ke semua masyarakat adat yang pernah bertugas di angkatan bersenjata,
atau yang terdaftar untuk memilih dalam pemilu negara (Queensland, perempuan
pribumi Australia Barat, dan Northern Territory masih dikecualikan dari hak
suara) . Pembatasan yang tersisa dihapuskan pada
tahun 1962 oleh Undang-Undang Pemilihan Umum Persemakmuran.
Pribumi Australia mulai
hak suara dalam sistem parlemen koloni Australia pada tahun 1850, namun
pemberian hak suara itu tidak merata dan terbatas sama sekali di beberapa
koloni (dan negara-negara kemudian). Diskriminasi
hukum vestigial terhadap pemilih Adat telah dihapus pada tahun 1960. The Pemerintah Menzies 's
Commonwealth Pemilihan Act of 1962 dihapus pembatasan voting yang tersisa untuk
berpartisipasi dalam pemilihan federal Aborigin (yang sebelumnya tidak menjadi
hak otomatis, tapi satu yang tergantung pada apakah atau tidak negara individu
diperbolehkan Aborigin untuk memilih), dan Holt Pemerintah 1967
referendum 's pindah ke mencakup semua Aborigin dalam sensus nasional untuk
tujuan menentukan distribusi pemilu.
Dalam
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah dijelaskan secara detail masalah
hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban, penghormatan dan penghargaan terhadap
hak asasi manusia, dan lain sebagainya.
Pasal
1 menyatakan bahwa seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam
martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul
dalam semangat persaudaraan.
Pasal
2 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang
dicanakngkan dalam deklarasi, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit,
jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, kewarganegaraan
atau asalusul sosial, kekayaan, keturunan atau status lainya. Selanjutnya,
tidak boleh ada pembedaan orang berdasarkan status politik, yurisdiksional,
atau internasional yang dimiliki negara salnya, yang independen, yang berada
dibawah pemerintahan perwakilan, atau yang berada dibawah pembatasan kedaulatan
lainya.
Pasal
6 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan yang sama sebagai seorang
manusia dimuka hukum dimanapun ia berada.
Pasal
7 menyatakan bahwa semua orang berkedudukan sejajar dimuka hukum dan berhak
atas perlindungan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun. Semua
orang berhak atas perlindungan yang sama dari segala diskriminasi yang
melanggar Deklarasi dan dari segala golongan darah bagi diskriminasi semacam
itu.
Apa
yang menjadi inti dari deklarasi itu sangat jelas. Bahwa manusia dilahirkan
merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Setiap manusia sama-sama
dikaruniai akal dan budi. Oleh karena itu hendaknya antar sesama manusia hidup
dalam persaudaraan.
Sehingga
sangat jelas bagi kita semua bahwa Hak Asasi Manusia merupakan anugerah/
pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia diseluruh dunia yang
harus dihormati, dihargai, dan dijunjung tinggi keberadanya. Setiap orang
mempunyai hak yang sama, hak hidup, hak mengeluarkan pendapat, hak berpolotik,
hak memenuhi kebutuhan ekonomi, dan lain sebagaimya. Setiap manusia mempunyai
kedudukan yang sama dimata hukum, tidak diperbolehkan terjadi yang namanya
diskriminasi.
Prinsip-prinsip
serta nilai-nilai Hak Asasi Manusia harus terus dipelihara dan dijaga sebaik
mungkin agar supaya terus tercipta kehidupan yang harmonis, adil dan sejahtera.
DAFTAR
PUSTAKA
1.
Prof.
Dr. H. Zainudin Ali, M.A, Sosiologi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
2.
Hk
Asasi Manusia Dalam Tajuk, Jakarta, Institut Ecata- INPI-Pact, 1997.
3.
Kumpulan
Lengkap Perundangan Hak Asasi Mnusia, Yokyakarta, Pustaka Yustisia, 2006.
4.
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Australia.
